samuelmudd.com
Ahok Sebut BUMN Ini Seperti Titipan Politik, Ini Kata Mantan Komut Pertamina
Mantan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan bahwa beberapa posisi penting di BUMN sering terlihat seperti jabatan titipan politik. Pernyataan itu disampaikan saat Ahok bersaksi dalam sidang kasus dugaan penyimpangan tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.
Ahok menyinggung soal dinamika pengisian jabatan di perusahaan pelat merah. Ia menyebut bahwa banyak posisi strategis di BUMN tidak selalu diisi dari profesional murni, tetapi juga kerap melibatkan orang-orang yang punya hubungan politik atau figur tertentu dalam struktur kekuasaan.
Baca Juga : Reza Arap Jawab Cibiran Netizen dengan Pesan Bijak
Menurutnya, kondisi ini bisa berdampak pada efektivitas pengawasan dan tata kelola internal. Ketika posisi komisaris atau direksi terlihat sebagai hasil titipan politik atau kompromi politik, fokus profesionalisme perusahaan bisa terganggu dan melemahkan performa BUMN secara keseluruhan.
Sikap Ahok ini muncul di tengah pengakuannya tentang berbagai tantangan yang dihadapinya ketika memimpin dewan komisaris di salah satu BUMN besar. Ia bahkan sempat mengaku frustrasi karena kewenangan pengangkatan atau pencopotan direksi lebih banyak berada di tangan Menteri BUMN, bukan sepenuhnya di dewan komisaris.
Pernyataan tentang “titipan politik” ini sama sekali bukan hal baru di ruang publik. Beberapa pengamat sebelumnya juga mengamati bahwa komposisi komisaris dan direksi di sejumlah badan usaha pelat merah kerap dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau jaringan relasi, bukan semata latar belakang profesional murni.
Kritik serupa sebelumnya pernah diungkap oleh pengamat dan lembaga survei yang menyatakan bahwa politik dan kepentingan balas jasa sering ikut menentukan penempatan figur di jajaran BUMN. Menurut mereka, ini bisa menurunkan kredibilitas perusahaan jika tidak disertai kapasitas yang sesuai.
Ahok sendiri menyampaikan bahwa semua pernyataannya dilandasi niat untuk memperbaiki tata kelola BUMN yang lebih sehat dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa profesionalisme serta tata kelola yang bersih justru dapat memperkuat kinerja perusahaan pelat merah dan memberi manfaat bagi perekonomian nasional.